BANGKAPEDIA.COM, TOBOALI — Di tengah gencarnya razia tambang ilegal oleh aparat penegak hukum (APH) di wilayah Bangka Belitung, satu nama justru mencuat bak “zona aman” yang tak tersentuh: Tayel, sosok yang dikenal sebagai bos sekaligus kolektor timah asal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
Ironisnya, ketika Satgas Tricakti kerap menunjukkan “taringnya” dengan menertibkan aktivitas tambang ilegal di berbagai titik, performa berbeda justru terlihat saat berhadapan dengan aktivitas yang diduga dikendalikan Tayel.
Investigasi di lapangan mengungkap aktivitas tambang ilegal di kawasan Kaposang yang diduga kuat milik Tayel masih berjalan tanpa hambatan, meskipun lokasi tambang Tayel tepat berada di pemukiman penduduk.
Saat didatangi, sebuah ekskavator berwarna orange tampak leluasa mengoyak tanah, sementara para pekerja tetap beroperasi seolah tanpa ancaman penertiban.
Tidak ada tanda-tanda penghentian aktivitas. Tidak ada garis polisi. Tidak ada aparat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah ada pembiaran?
Tak hanya sebagai penambang, Tayel disebut-sebut memainkan peran strategis sebagai kolektor pasir timah ilegal. Ia diduga membeli hasil tambang dari berbagai lokasi, termasuk tambang TI sebu yang tersebar di wilayah Kaposang dan sekitarnya.
Pasokan timah ilegal ini kemudian mengalir ke gudang miliknya, sebelum diproses di dapur penggorengan (smelter tradisional) yang terus beroperasi tanpa henti.
Model bisnis ini memperlihatkan dugaan sistem terintegrasi: dari hulu (tambang ilegal) hingga hilir (pengolahan), semuanya berjalan dalam satu kendali.
APH Diam, Publik Bertanya
Minimnya tindakan dari aparat menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Mengapa aktivitas sebesar ini bisa berjalan tanpa gangguan? Apakah ada “perlindungan” di balik layar?
Kondisi ini berbanding terbalik dengan penindakan di sejumlah lokasi lain yang kerap berlangsung cepat dan tegas.
Secara hukum, aktivitas yang dilakukan Tayel—jika terbukti—jelas melanggar aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan tanpa izin resmi (IUP, IPR, atau IUPK) merupakan tindak pidana.
Pelaku tambang ilegal dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Tak hanya itu, bagi pihak yang menampung, membeli, atau mengolah hasil tambang ilegal—seperti kolektor pasir timah—juga dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap turut serta dalam rantai kejahatan pertambangan.
Selain aspek hukum, dampak lingkungan dari aktivitas ini tidak bisa diabaikan. Penggunaan alat berat seperti ekskavator berpotensi merusak struktur tanah, mencemari air, dan meninggalkan lubang tambang berbahaya.
Kaposang kini terancam menjadi kawasan rusak permanen jika aktivitas ini terus dibiarkan.
Kasus Tayel menjadi ujian serius bagi integritas aparat dan Satgas Tricakti. Publik menunggu, apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru tunduk pada kekuatan tertentu.
Satu hal yang pasti: selama ekskavator masih menggali dan dapur penggorengan terus menyala, pertanyaan publik akan semakin nyaring, siapa sebenarnya yang dilindungi?.
(bangkapedia.com/Aldo)
