BANGKAPEDIA.COM, BANGKA — Pengunduran diri Kepala Desa Jada Bahrin, Asari, bukan sekadar keputusan personal. Ia menjadi alarm keras atas kegagalan penertiban tambang timah ilegal yang kian mengakar dan membuka dugaan adanya jaringan kolektor yang terus menyerap hasil tambang ilegal di Desa Jade Bahrain Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
Surat pengunduran diri yang ditandatangani pada 24 Maret 2026 itu mengungkap tekanan sosial yang dihadapi seorang kepala desa ketika hukum berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat dan para pemain tambang.
Asari memilih mundur setelah menolak dua tuntutan ekstrem dalam musyawarah desa: membakar ponton tambang ilegal atau justru melegalkan aktivitas tersebut melalui kebijakan desa. Keduanya dianggap bertentangan dengan hukum.
Namun di balik keputusan itu, terselip pertanyaan besar, mengapa tambang ilegal tetap hidup, bahkan saat pemerintah desa menolak memberi ruang?
Tambang Hidup karena Ada Pembeli
Investigasi menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan desa dan aliran sungai Jade Bahrin bukan hanya soal penambang di lapangan. Rantai ekonomi di belakangnya diduga menjadi faktor utama yang membuat aktivitas ini terus berjalan.
Di tengah upaya penertiban yang disebut “maksimal” oleh Asari, muncul nama-nama yang disebut diduga sebagai kolektor atau pembeli pasir timah dari tambang ilegal di wilayah tersebut.
Mereka antara lain:
Cukim (wilayah Temberan)
Barong (Air Anyir)
Kasdi (Jada)
Ateng alias Aser (Jada)
We alias Asan (Jada)
Tari (Jada)
Keberadaan para kolektor ini diduga menjadi simpul penting dalam rantai distribusi timah ilegal. Mereka berperan sebagai penampung hasil tambang rakyat sebelum komoditas tersebut bergerak ke jalur yang lebih besar dan sulit dilacak.
Seorang sumber warga yang enggan disebutkan namanya menyebut, selama masih ada pembeli, penambang tidak akan berhenti.
“Kalau tidak ada yang beli, tidak mungkin mereka nekat masuk hutan desa. Ini bukan soal warga saja, tapi sudah ada yang menunggu hasilnya,” ujarnya.
Dalam suratnya, Asari menegaskan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan instansi berwenang untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal. Namun hingga akhirnya ia mundur, tidak ada solusi konkret yang mampu menghentikan praktik tersebut.
Upaya formal melalui pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pun belum membuahkan hasil. Di sisi lain, masyarakat terbelah antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan hukum.
Situasi ini menempatkan kepala desa dalam posisi yang nyaris mustahil, menegakkan aturan tanpa dukungan penegakan hukum yang kuat, atau mengikuti arus demi menghindari konflik sosial. Asari memilih keluar dari pusaran itu.
Kasus Jada Bahrin memperlihatkan pola klasik dalam praktik tambang ilegal: ketika penegakan hukum lemah, maka jaringan distribusi justru semakin rapi.
Penambang mungkin terlihat di permukaan, tetapi kekuatan sebenarnya diduga berada pada para kolektor dan jalur distribusi yang menopang aktivitas tersebut.
Tanpa menyentuh rantai pembeli, penertiban di tingkat bawah berpotensi menjadi sia-sia.
Pengunduran diri Asari kini menjadi simbol kegagalan sistemik bahwa di satu sisi ada aparat desa yang mencoba bertahan pada aturan, sementara di sisi lain, ada kekuatan ekonomi yang terus bergerak di luar kendali.
Kini, setelah kursi kepala desa kosong, persoalan tidak ikut pergi. Tambang ilegal masih beroperasi. Kolektor diduga masih membeli.
Bantahan Salah Satu Dari Kolektor Timah Di Tambang Ilegal Jade Bahrain
Setelah berhasil di konfirmasi melalui sambungan telp dan pesan WhatsAppnya Ateng membantah keterlibatan sebagai penampung timah di tambang ilegal yang ada di Jade Bahrain.
“Maaf pak saya tidak berkecimpung LG soal timah di jada pak”, kata Ateng melalui dinding WhatsAppnya (25/03/2026)
Dan negara kembali diuji, apakah akan hadir, atau kembali membiarkan?
Kasus Jada Bahrin bukan sekadar cerita desa. Ia adalah potret bagaimana hukum bisa kehilangan pijakan ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar dan lebih terorganisir.
(bangkapedia.com/Aldo)
