BANGKAPEDIA.COM, BELITUNG TIMUR — Polemik jual beli lahan seluas 244 hektar di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Pesak bukan sekadar soal transaksi antara warga dan pengusaha. Di balik itu, tersimpan persoalan mendasar: status hukum lahan yang diduga telah “berubah wajah” dari kawasan konsesi pertambangan menjadi seolah-olah tanah milik perseorangan melalui penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Padahal, berdasarkan data yang beredar di lapangan, lokasi tersebut 100 persen berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Timah Tbk dan juga tumpang tindih dengan konsesi PT Mitra Bumi Utama.
SKT di Atas Lahan Negara?
Secara normatif, WIUP merupakan wilayah yang telah ditetapkan negara untuk kegiatan usaha pertambangan. Artinya, status penguasaan ruangnya berada dalam rezim hukum pertambangan, bukan pertanahan biasa.
Di sinilah kejanggalan muncul.
Pemerintah Desa Simpang Pesak justru menerbitkan SKT—dokumen administratif yang lazim digunakan sebagai dasar penguasaan lahan oleh individu—di atas area yang masih aktif atau tercatat sebagai wilayah izin tambang.
Kepala Desa Suryanto mengakui penerbitan itu. Ia berdalih langkah tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari Dinas ESDM Provinsi saat itu.
Namun, secara hukum, SKT bukanlah bukti kepemilikan yang sah, melainkan hanya keterangan administratif. Dalam konteks lahan yang berada di dalam WIUP, penerbitan SKT menjadi problematik karena berpotensi:
Menimbulkan tumpang tindih hak antara negara (melalui IUP) dan individu
Mengaburkan batas antara kawasan izin usaha dan tanah masyarakat
Membuka ruang legalisasi semu (pseudo-legalization) atas penguasaan lahan
Surat “Lampu Hijau” yang Dipertanyakan
Dasar keberanian penerbitan SKT itu merujuk pada surat bernomor 540/728/ESDM_4 tertanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani Amir Syahbana.
Dalam surat tersebut, Tamron alias Aon disebut diperbolehkan mengelola lahan untuk perkebunan kelapa sawit, meski berada di dalam WIUP, bahkan tanpa persetujuan pemegang IUP.
Poin ini menjadi krusial. Dalam kerangka hukum pertambangan, setiap aktivitas di dalam WIUP semestinya tunduk pada otoritas pemegang izin, bukan sebaliknya.
Lebih jauh, posisi Amir Syahbana yang telah divonis dalam perkara korupsi tata niaga timah memperkuat keraguan publik terhadap legitimasi surat tersebut. Jika dasar kebijakan cacat secara hukum atau etik, maka seluruh turunan kebijakannya—termasuk SKT—ikut berada di wilayah abu-abu.
Dugaan “Pemutihan” Lahan
Investigasi awal mengarah pada dugaan adanya pola sistematis yang kerap disebut sebagai “pemutihan lahan”—yakni proses mengubah status kawasan yang seharusnya berada dalam kontrol negara menjadi seolah-olah milik pribadi melalui dokumen administratif.
Modus yang diduga terjadi:
Menggunakan legitimasi surat dari pejabat teknis
Mendorong pemerintah desa menerbitkan SKT
Mengalihkan lahan kepada pihak tertentu
Mengubah fungsi lahan (dari tambang ke perkebunan)
Jika benar, praktik ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi masuk ke ranah pidana, terutama jika terdapat unsur:
Penyalahgunaan kewenangan
Gratifikasi atau aliran dana
Kerugian terhadap aset negara
Diamnya Pihak Terkait
Hingga kini, Tamron alias Aon belum memberikan keterangan karena tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain terkait tata niaga timah. Sementara itu, pihak pengelola di lapangan memilih melempar tanggung jawab kepada pemerintah desa.
Situasi ini memperlihatkan satu hal: tidak ada pihak yang benar-benar berdiri untuk menjelaskan status sah lahan tersebut secara transparan.
Menunggu Ketegasan Negara
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sengketa lahan, melainkan:
Kepastian hukum atas wilayah konsesi negara
Integritas tata kelola pertambangan
Potensi kerugian negara dari alih fungsi ilegal
Jika SKT bisa diterbitkan di atas WIUP tanpa konsekuensi hukum, maka preseden ini berbahaya. Ia membuka celah luas bagi praktik serupa di wilayah lain.
Kini publik menunggu: apakah negara akan membiarkan wilayah izin tambang “dipreteli” secara administratif, atau justru menertibkan dan mengembalikan status lahan sesuai hukum yang berlaku.
(bangkapedia.com/Al)
