BANGKAPEDIA.COM, BELITUNG TIMUR – Proyek ambisius Situ Konservasi Kulong Minyak di Manggar yang digadang-gadang sebagai ikon wisata dan pusat ekonomi baru, kini berubah menjadi simbol kegagalan pembangunan. Belum genap setahun sejak diresmikan, bangunan bernilai Rp4,64 miliar itu sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius—memicu dugaan kuat kelalaian konstruksi dan lemahnya pengawasan.
Pantauan lapangan pada Kamis (26/3/2026) mengungkap kondisi mencemaskan. Dinding bangunan utama dipenuhi retakan panjang, sementara sejumlah tiang penyangga terlihat miring—indikasi yang tak bisa dianggap sepele dalam konstruksi teknik sipil. Dugaan awal mengarah pada dua kemungkinan fatal: pergeseran tanah yang tak diantisipasi atau kualitas pengerjaan yang jauh dari standar.
Namun publik tak berhenti pada dugaan teknis. Sorotan kini mengarah langsung pada pihak pelaksana proyek: Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung sebagai penanggung jawab, serta kontraktor pelaksana CV Cipta Graha Rahayu. Tak ketinggalan, peran konsultan supervisi PT Triexnas KSO PT Gumilang Sajati ikut dipertanyakan—apakah pengawasan hanya formalitas di atas kertas?
Proyek yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2023 ini sempat diresmikan secara meriah oleh Kamarudin Muten pada 25 Desember 2025. Saat itu, pemerintah daerah mempromosikannya sebagai pusat olahraga, destinasi wisata, hingga penggerak UMKM. Kini, narasi optimisme itu runtuh bersama retakan yang menganga di dinding bangunan.
Ironisnya, saat kerusakan mencuat, tanggung jawab justru terkesan saling dilempar. Kepala Dinas PUPR Belitung Timur, Idwan Fikri, menegaskan pihaknya hanya sebatas pengelola pasca serah terima. Ia menyebut seluruh tanggung jawab teknis dan konstruksi berada di tangan BWS Bangka Belitung.
Pernyataan ini justru mempertegas satu hal: jika benar demikian, maka BWS tidak hanya gagal memastikan kualitas pembangunan, tetapi juga berpotensi lalai dalam fungsi pengawasan proyek negara bernilai miliaran rupiah.
Yang lebih mengkhawatirkan, proyek ini sebelumnya dikawal oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Babel. Fakta bahwa kerusakan terjadi dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan serius: di mana letak pengawasan berlapis yang selama ini diklaim ketat?
Hingga berita ini diturunkan, Kamarudin Muten belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini semakin memperbesar tekanan publik yang menuntut transparansi.
Di lapangan, keresahan masyarakat terus meningkat. Selain kerugian negara yang nyata, kondisi tiang penyangga yang miring dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung. Apalagi kawasan ini dirancang sebagai ruang publik aktif.
Desakan kini mengarah pada satu tuntutan utama: audit investigatif menyeluruh. Publik ingin tahu, apakah ini murni kesalahan teknis, kelalaian kontraktor, atau justru ada indikasi penyimpangan dalam proses pengerjaan proyek.
Kulong Minyak yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah, kini justru menjadi pengingat keras—bahwa proyek pemerintah tanpa akuntabilitas hanya akan menghasilkan bangunan rapuh yang cepat runtuh, baik secara fisik maupun kepercayaan publik.
(bangkapedia.com)
Liputan : Sandi Pratama
