BANGKAPEDIA.COM, PANGKALPINANG — Menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selasa, (04/08/2026) , Satlap Tri Cakti mewujudkan komitmen transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan memperlihatkan secara langsung barang bukti hasil kegiatan penegakan hukum yang saat ini diamankan di Gudang Bukti Timah (GBT) di Cambai Kabupaten Bangka Tengah dan GBT Sungailiat Kabupaten Bangka milik PT Timah.
Kegiatan peninjauan barang bukti dilaksanakan Jumat (14/08/2026) yang disaksikan langsung dari perwakilan Aliansi Masyarakat Terdzolimi (Almaster), perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, insan media, pihak GBT Cambai dan GBT Sungailiat berserta unsur pengamanan PT Timah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Satlap Tri Cakti untuk memberikan gambaran secara terbuka mengenai hasil penegakan hukum yang telah dilaksanakan, sekaligus memastikan bahwa barang bukti hasil penindakan tetap tercatat, terjaga dan berada dalam mekanisme penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat serta berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlap Tri Cakti tidak sesuai dengan prosedur hukum dan tidak transparan.
Dengan diperlihatkannya barang bukti secara langsung kepada perwakilan masyarakat, aparat penegak hukum, insan media dan pihak terkait, Satlap Tri Cakti menunjukkan bahwa setiap hasil penindakan memiliki barang bukti yang dapat dilihat, didata dan dipertanggungjawabkan dalam proses hukum.
Berdasarkan data hasil penegakan hukum Satlap Tri Cakti, hingga saat ini terdapat 63 perkara yang telah ditangani,dari jumlah tersebut tigq perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Negeri Muntok.
Sementara itu, 60 perkara lainnya saat ini masih dalam proses penanganan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku.
Adapun barang bukti yang saat ini diamankan pada jajaran GBT PT Timah tercatat sebanyak 324.057 kilogram bijih timah dan 141.475 kilogram balok timah.
Barang bukti tersebut berasal dari berbagai hasil pengamanan, antara lain biji timah beserta balok timah yang diduga tidak sesuai dengan alur tata kelola komoditas timah, hasil perdagangan ilegal bijih dan balok timah serta bijih timah yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri.
Khusus terhadap barang bukti balok timah, berdasarkan hasil penanganan perkara, balok timah tersebut merupakan hasil produksi dan perdagangan balok timah ilegal. Barang bukti tersebut diamankan dalam rangka proses penegakan hukum dan selanjutnya ditempatkan pada GBT untuk menjaga keamanan, keutuhan serta memastikan keberadaannya tetap tercatat selama proses hukum berlangsung.
Satlap Tri Cakti menegaskan bahwa kegiatan peninjauan barang bukti ini merupakan bentuk keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam rangka pengawasan terhadap tata kelola komoditas timah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Selain aspek penegakan hukum, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya mencegah potensi kebocoran penerimaan atau keuangan negara akibat perdagangan ilegal dan penyelundupan komoditas timah, sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam strategis, khususnya timah, dapat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satlap Tri Cakti juga mengimbau masyarakat dan insan media untuk turut memantau dan mengawasi proses hukum terhadap barang bukti bijih dan balok timah hasil penegakan hukum tersebut. Pengawasan publik diharapkan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar seluruh proses penanganan perkara dan barang bukti berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Satlap Tri Cakti mengharapkan peran serta masyarakat, media, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tata kelola komoditas timah di Kepulauan Bangka Belitung.
Pengawasan bersama tersebut penting untuk memastikan tata kelola timah berjalan sesuai regulasi, mencegah terjadinya perdagangan ilegal dan penyelundupan bijih maupun balok timah, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.
Dengan tata kelola yang tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum, diharapkan manfaat dari sumber daya alam timah tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, tetapi dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi negara dan pada akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(bangkapedia.com/Satlap Tricakti/Aldo)
