BANGKAPEDIA.COM,BELITUNG, — Di balik rimbunnya hutan mangrove yang seharusnya menjadi benteng alami pesisir, muncul jejak pembangunan misterius yang kini memantik kecurigaan publik. Sebuah struktur jembatan kayu sepanjang kurang lebih 50 meter membelah kawasan bakau di Tiris, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau—diduga kuat menjadi akses menuju dermaga pribadi milik pengusaha minyak berinisial HT.
Temuan di lapangan pada Sabtu (11/4/2026) mengungkap fakta mencengangkan. Jalur hijau yang selama ini menjadi bagian dari program rehabilitasi mangrove justru “disayat” oleh pembangunan yang tidak jelas legalitasnya. Pohon-pohon bakau tampak ditebang, akar-akar yang menopang ekosistem pesisir dicabut, menyisakan luka terbuka di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Bagi warga setempat, ini bukan sekadar pembangunan biasa. Ini adalah ancaman nyata.
“Ini kawasan rehabilitasi, bukan untuk dibangun seenaknya. Kalau benar ini untuk kepentingan pribadi, ini keterlaluan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan tajam mengarah pada sosok HT, pengusaha yang disebut-sebut sebagai pemilik lahan perkebunan di lokasi tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan, jalur kayu itu membentang dari dalam area kebun miliknya hingga menembus garis pantai—indikasi kuat adanya rencana akses privat ke laut.
Namun hingga kini, HT memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan singkat tak kunjung mendapat respons. Sikap diam ini justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.
Di sisi lain, respons aparat terkesan masih normatif. Kepala UPT KPHL Belantu Mendanau, Dedy Ilhamsyah, menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan perizinan dan verifikasi lapangan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Mardismolik, memilih berhati-hati dan belum memberikan kesimpulan sebelum data lengkap diperoleh.
Namun publik menilai, waktu tidak berpihak pada lingkungan. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan tegas berarti kerusakan yang semakin meluas.
Secara hukum, pembabatan mangrove tanpa izin bukan pelanggaran ringan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas mengatur ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah bagi pelaku perusakan lingkungan.
Pertanyaannya kini: apakah hukum akan benar-benar ditegakkan, atau justru tunduk pada kekuatan modal?
Kasus ini membuka tabir lama yang kerap terjadi di wilayah pesisir—ketika ruang hidup masyarakat dan ekosistem dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Jika benar pembangunan ini demi kepentingan pribadi HT, maka ini bukan sekadar pelanggaran, melainkan preseden buruk bagi perlindungan lingkungan di Belitung.
Masyarakat kini menunggu, bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan nyata. Sebab jika hutan mangrove bisa dibelah tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya pohon—tetapi juga kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.
(bangkapedia.com/Aldo/sandi)
