BANGKAPEDIA.COM, BELITUNG TIMUR— Di balik rimbun vegetasi kawasan Hutan Produksi (HP) Semalar, Desa Dendang, terselip jejak aktivitas yang seharusnya tak pernah ada, barisan bibit kelapa sawit yang masih muda, tertata rapi menandai perambahan yang berlangsung senyap namun nyata.
Investigasi awal mengungkap, praktik ini bukan dilakukan oleh kelompok anonim, melainkan oleh seorang pengusaha lokal berinisial JUM, sosok yang justru dengan santai mengakui bahwa sebagian lahannya memang “menyenggol” kawasan hutan negara.
“Ada sebagian sawit yang baru tanam, tapi tidak banyak,” ujarnya Jum
Pernyataan itu terdengar ringan. Namun di baliknya, tersimpan persoalan serius, bahwa dugaan pelanggaran tata kelola hutan negara yang berpotensi merusak ekosistem sekaligus menguji ketegasan penegakan hukum di daerah.
Pengakuan JUM membuka tabir bahwa praktik penanaman sawit di kawasan hutan bukanlah insiden yang sepenuhnya tersembunyi. Justru, ada kesan normalisasi seolah pelanggaran batas kawasan bisa ditoleransi selama skalanya dianggap “tidak besar”.
Padahal, dalam konteks kehutanan, satu titik pelanggaran saja dapat menjadi preseden berbahaya. Apalagi jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memahami nilai ekonomi lahan sawit, tetapi memilih mengabaikan batas legal kawasan.
Yang menjadi pertanyaan apakah ini murni ketidaktahuan, atau justru keberanian yang lahir dari lemahnya pengawasan?
Sementara pihak UPTD KPHP Gunung Duren mengklaim telah bergerak cepat. Kepala KPHP, Jocky, menyebut timnya sudah turun ke lapangan dan memasang papan larangan sejak 23 Februari 2026.
Namun sayangnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penanaman sudah sempat berlangsung. Artinya, pengawasan sebelumnya patut dipertanyakan.
Langkah pemasangan papan larangan memang penting sebagai peringatan administratif. Namun bagi sebagian pihak itu dinilai belum cukup menjawab akar persoalan: bagaimana pelanggaran bisa terjadi sejak awal tanpa pencegahan?
Secara hukum posisi JUM sekarang ini belum aman , Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 110 A dan 110 B), tanaman sawit yang berada di kawasan hutan terutama yang ditanam setelah batas waktu tertentu dan berpotensi untuk dicabut atau dimusnahkan.
KPHP menegaskan, tanaman yang masih berusia di bawah lima tahun seperti yang diakui JUM masuk kategori yang tidak bisa ditoleransi.
Artinya, opsi yang tersedia bukan lagi pembinaan melainkan penindakan.
Namun publik kembali bertanya:
Akankah aturan ini benar-benar ditegakkan, atau berhenti pada peringatan administratif semata?
Pola Lama di Wajah Baru
Kasus ini bukan yang pertama. Praktik membuka kebun sawit di kawasan hutan produksi telah berulang kali terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Belitung Timur.
Modusnya pun serupa:
Membuka lahan secara bertahap
Menanam dalam skala kecil lebih dulu
Menghindari sorotan hingga tanaman berkembang
Jika tidak ditindak tegas, pola ini berpotensi berkembang menjadi pembukaan lahan masif yang sulit dikendalikan.
Menanti Ketegasan, Bukan Sekadar Prosedur
KPHP Gunung Duren berencana memanggil JUM untuk klarifikasi. Proses ini menjadi titik krusial: apakah akan berujung pada penegakan hukum, atau hanya berakhir pada teguran administratif tanpa efek jera.
Di tengah tekanan terhadap kelestarian hutan dan maraknya konflik lahan, publik kini menunggu lebih dari sekadar prosedur.
(bangkapedia.com/Aldo)
