BANGKAPEDIA.COM, Pangkalpinang – Aroma praktik tambang ilegal kembali menyeruak di Kepulauan Bangka Belitung, kali ini, sorotan mengarah pada seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi yang dikenal dengan inisial BS dirinya diduga terlibat dalam jaringan jual beli pasir timah ilegal yang beroperasi di Pulau Belitung.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Basir tidak bekerja sendiri. Ia diduga berkolaborasi dengan dua kolektor timah ilegal yang ada di Belitung yakni YN dan AJ dalam aktivitas distribusi timah ilegal.
Pada awalnya lancar akan tetapi selanjutnya mengalami kendala, bisnis mereka kandas. Pasir timah yang telah dikumpulkan oleh YN malah berhasil diiamankan oleh Satgas Trisakti.
“Yang ketiga itu ketangkap Satgas Trisakti,” ungkap sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Jejak Dana dan “Bisnis Tak Jelas”
Terungkapnya dugaan praktik ilegal ini berawal dari persoalan keuangan. Salah satu mitra Basir mempertanyakan dana sebesar Rp200 juta yang sebelumnya telah ditransfer melalui Bank Danamon dalam dua tahap, masing-masing Rp100 juta.
Dana tersebut, menurut sumber, awalnya dititipkan untuk dikelola dalam sebuah “bisnis gotong royong” yang dijalankan BS. Namun, jenis usaha yang dimaksud tidak pernah dijelaskan secara transparan.
“Uangnya dititip ke Basir untuk dikelola. Tapi tidak pernah jelas bisnisnya apa,” ujar sumber tersebut.
Kecurigaan memuncak ketika dana tak kunjung kembali. Saat didesak, Basir disebut mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk aktivitas bisnis pasir timah ilegal. Ia bahkan menjanjikan pengembalian dana setelah timah yang sempat diamankan bisa “dicairkan”.
Namun, fakta di lapangan berkata lain.
Timah “Tanpa Tuan”, Dana Terancam Raib
Sumber lain yang berasal dari internal mengungkapkan bahwa harapan pencairan tersebut nyaris mustahil. Pasalnya, saat penangkapan dilakukan, tidak ada satu pun pihak yang mengakui kepemilikan pasir timah tersebut.
“Karena tidak ada yang mengaku, timah itu dianggap tidak bertuan. Istilahnya dinolkan. Jadi bagaimana mau dicairkan?” jelas sumber tersebut.
Kondisi ini praktis menutup peluang pengembalian dana Rp200 juta yang telah digelontorkan. Di sisi lain, situasi ini juga mempertegas dugaan adanya praktik terorganisir yang berupaya menghindari jerat hukum dengan tidak mengakui kepemilikan barang bukti.
ASN dan Bayang-Bayang Sanksi
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius terkait integritas aparatur negara. Keterlibatan ASN dalam bisnis ilegal, terlebih di sektor pertambangan yang selama ini rawan penyimpangan, menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan.
Secara aturan, ASN dilarang keras terlibat dalam aktivitas ilegal, apalagi yang berpotensi merugikan negara. Jika terbukti, sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya administratif—seperti penurunan pangkat hingga pemberhentian—tetapi juga pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bantahan BS
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh tim media kepada Basir pada Selasa (17/3/2026) sekitar pukul 13.36 WIB. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Basir membantah keterlibatannya dalam bisnis timah. Ia mengklaim hanya menjalankan usaha di bidang apotek.
Meski demikian, rangkaian informasi, jejak transaksi, serta pengakuan yang disampaikan kepada mitranya membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih dalam dugaan jaringan timah ilegal yang melibatkan oknum ASN ini.
Kasus ini pun menjadi ujian bagi aparat—apakah akan berhenti pada barang bukti “tanpa tuan”, atau berlanjut menelusuri aktor-aktor di balik praktik tambang ilegal yang selama ini kerap lolos dari jerat hukum.
(bangkapedia.com/Aldo)
